Mobil Dinas Bupati Lampung Utara Dicegat Peserta Unjuk Rasa

  • Bagikan
KANALLAMPUNG.COM, Kotabumi–Lantaran dianggap menghindar, mobil dinas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo dicegat oleh para pengunjuk rasa, di depan kantor DPRD Lampung Utara, Selasa (15/6/2021) sekitar pukul 10.53 WIB. Aksi ini dilakukan tak lama setelah sidang paripurna HUT ke-75 Lampung Utara di gedung DPRD Lampung Utara.
Pantauan di lokasi, sempat terjadi ketegangan antara massa yang tergabung dalam Pemuda – Pemudi Lampung Utara dengan pihak kepolisian akibat insiden tersebut. Salah seorang peserta aksi sempat di‎amankan meski akhirnya kembali dilepas.
Ketegangan akhirnya mereda setelah Kapolres AKBP Bambang Yudho M menjanjikan akan mempertemukan perwakilan massa untuk bertemu langsung dengan bupati. Pihak pengunjuk rasa pun mengakui kekhilafan mereka.
“‎Kami tidak pernah berniat melakukan itu karena aksi ini dilakukan secara spontan,” tegas Koordinator aksi, Ade Chandra di lokasi.
Menurut Ade, spontanitas itu‎ dilatararbelakangi kekesalan mereka saat melihat rombongan mobil dinas bupati ke luar dari pintu gerbang kantor legislatif. Padahal, sebelumnya, mereka dijanjikan akan ditemui oleh Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten.
“Saat kami berorasi, ada utusan mereka yang datang dan bilang pak sekdakab akan menemui kami. Tapi kami enggak mau, kami minta pak bupati yang menemui bukan pak sekdakab,” paparnya.
Ade menjelaskan, ‎aksi unjuk rasa yang mereka lakukan ini semata – mata untuk kepentingan Lampung Utara. Itu ditujukan dalam pelbagai pernyataan sikap mereka saat berorasi.
Pelbagai pernyataan sikap itu, yakni meminta Bupati Budi Utomo‎ untuk tegas dalam mengambil dan memutuskan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian, meminta sekdakab untuk menjaga kondusifitas internal ASN dan memaksimalkan kinerja para pejabat yang mampu menunjukkan prestas.
Lalu, meminta bupati, sekdakab untuk mengevaluasi seluruh organisasi perangkat daerah yang tidak mampu bekerja dan selalu membuat kegaduhan, dan meminta mampu menyelesaikan permasalahan dan menghilangkan kegaduhan yang terjadi dalam waktu sebulan.
“Apabila dalam waktu 30 hari tidak ada perkembangan maka kami akan lakukan class action atas visi dan misi bupati,” tegasnya.
TERASLAMPUNG.COM
Baca Juga:  Dua OPD Lampung Utara Disebut Tarik Pungutan
  • Bagikan