KANALLAMPUNG.COM – Krisis persediaan obat – obatan yang dialami oleh pihak RSUD H.M.Ryacudu Lampung Utara sepertinya belum cukup mampu menggugah hati dari sejumlah wakil rakyat di sana. Terbukti, hanya ada sekitar dua dari delapan fraksi DPRD yang menyuarakan tentang kondisi itu pada pihak eksekutif.
Kedua fraksi yang vokal menyoroti kondisi memprihatinkan dari RSUD itu adalah Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra. Mereka dengan lantang menyuarakan persoalan itu dalam pemandangan umum fraksi – fraksi atas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024 di gedung DPRD Lampung Utara, Selasa (8/6/2021).
Juru bicara Fraksi PKS di DPRD Lampung Utara, Agung Utomo mengatakan, persoalan RSUD H.M.Ryacudu merupakan persoalan mendesak yang harus segera diatasi. Alasannya, pelayanan prima dari RS sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Menurutnya, persoalan yang sedang dihadapi pihak manajemen RSUD bukanlah tanggung jawab dari Direktur RSUD semata melainkan juga tanggung jawab dari pejabat yang memegang kekuasaan. Peranan pejabat pemegang kekuasaan sangatlah dinanti untuk mengatasi persoalan RSUD.
“Persoalan RSUD ini sangat krusial karena berkaitan dengan pelayanan umum pada masyarakat dan harus segera diatasi,” paparnya.
Kritikan sama juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Sandy Juwita. Menurut Sandy, persoalan RSUD khususnya mengenai anggaran pembelian obat – obatan dan tunggakan 10 bulan honor tenaga kesehatan harus segera diselesaikan secepatnya.
“Kami mohon pak bupati, sekda atau kepala dinas kesehatan untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegas dia.
Dengan kondisi yang sedang dialami itu menjadi bukti nyata bahwa pihak manajemen RSUD belum mampu menangani persoalan keuangan mereka sendiri. Mereka membutuhkan bantuan dari Pemkab Lampung Utara agar persoalan itu dapat teratasi. Tanpa bantuan itu maka RSUD akan tutup dengan sendirinya.
“Sudah banyak keluhan, memohon pada kami selaku wakil rakyat bagaimana caranya RS ini tidak tutup. RS ini kebanggaan kita semua sehingga butuh bantuan dari pihak pemkab,” jelasnya.
Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Lampung Utara sangat membutuhkan ‘pertolongan’ dari Pemkab Lampung Utara. Pasalnya, rumah sakit rujukan nasional itu mengalami kekurangan obat – obatan lantaran tak memiliki cukup dana untuk membelinya.
”Persediaan obat – obatan dan sejenisnya saat ini masih sangat kurang karena keterbatasan anggaran untuk membelinya,” jelas Direktur RSUD H.M. Ryacudu, Sri Haryati didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Sri Andini kala itu.
