KANALLAMPUNG.COM, Kotabumi–Meskipun ada desakan dari pihak koalisi partai politik pengusung Bupati Budi Utomo untuk segera mengumumkan pembukaan pendaftaran calon wakil bupati, namun DPRD Lampung Utara bersikeras tak perlu melakukan hal tersebut.
”Sekarang begini, seandainya kita buka pendaftaran segala macam, kalau yang di sana enggak masukin sama saja sia – sia pekerjaan kita,” tegas Ketua DPRD Lampung Utara, Romli di gedung Legislatif, Jumat (21/1/2022).
Menurut penilaian Romli, keberadaan dua nama itu sangat penting. Dengan telah disampaikannya kedua nama itu, seluruh tahapan Pilwabup dapat langsung mereka jalankan. Sikap mereka ini merupakan wujud nyata dari komitmen mereka untuk melaksanakan Pilwabup.
“Yakin saja, kami tetap komitmen dan konsisten soal Pilwabup,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Presidium Koalisi partai politik pengusung Bupati Budi Utomo, Farouk Danial, menegaskan panitia pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara harus segera membuka pendaftaran calon wakil bupati terlebih dulu tanpa harus menunggu dua nama calon wakil bupati. Dengan begitu, kata Farouk, proses Pemilihan wakil bupat dapat langsung bergerak.
“Bagaimana mau menyampaikan dua nama kalau pendaftarannya sendiri saja belum mereka buka?” kata Farouk Danial, Kamis (20/1/2022).
Menurut Farouk, pembukaan pendaftaran yang menjadi bagian dari jadwal Pilwabup Lampung Utara merupakan kunci utama agar proses Pilwabup dapat bergerak. Hal itu diatur dalam pasal 2 ayat 7 pada Peraturan DPRD Lampung Utara tentang Tata Tertib Pilwabup Lampung Utara nomor 1 tahun 2021.
”Yang merumuskan, dan mengesahkan peraturan itu kan mereka. Mestinya, mereka lebih memahaminya,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Farouk mengingatkan, lambannya penyusunan jadwal Pilwabup malah akan membuat laju Pilwabup menjadi tersendat. Sebab, tak lama lagi, mereka akan menyampaikan dua nama Cawabup yang disepakati oleh Parpol kepada Bupati Budi Utomo. Proses penggodokan kedua nama Cawabup sudah 99,9 persen rampung di tingkat partai pengusung.
“Dalam bulan ini juga akan disampaikan ke bupati untuk diteruskan ke lembaga legislatif,” paparnya.
