Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–DPRD Lampung Utara mengkritik habis – habisan kebijakan pihak eksekutif yang lebih memprioritaskan pegawai dari luar ketimbang pegawai sendiri dalam hal penempatan jabatan. Kebijakan itu dinilai menutup peluang karier para pegawai ‘asli’ Lampung Utara.
”Sejumlah pegawai dari luar banyak menempati posisi – posisi strategis di Lampung Utara. Memangnya pegawai di sini tidak punya kemampuan seperti mereka?” tanya anggota DPRD Lampung Utara, Emil Kartika Chandra, Senin (11/1/2021).
Emil menilai kebijakan pihak eksekutif ‘membunuh’ secara perlahan peluang karier para pegawai yang telah lama mengabdi di Lampung Utara. Selain itu, kebijakan itu juga berpotensi merusak harmonisasi antarpegawai yang selama ini terjalin.
“Mereka yang sudah lama mengabdi malah enggak dapat jabatan. Sementara, orang yang dari mana asalnya yang baru pindah langsung dapat jabatan,” tuturnya.
Mengingat besarnya dampak dari kebijakan itu, Emil menyarankan kepada pihak eksekutif untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.
Meskipun para pejabat yang baru itu dikatakan asli Lampung Utara, namun di mata Emi mereka bukanlah sosok yang tepat. Alasannya, mereka tak lebih dari para ‘petualang’ karier saja. Mereka datang saat ganti pimpinan, dan tidak menutup kemungkinan akan kembali pergi saat adanya pergantian pimpinan.
“Nanti, giliran ganti pemimpin, mereka pergi lagi. Gimana mau maju Lampung Utara kalau seperti ini terus!!” tegas politisi asal Fraksi PKB itu.
Selain menyoroti mengenai penempatan pejabat, Emil juga menyoroti seputar kabar mengenai adanya pejabat yang diduga berbicara mengenai isu yang sangat sensitif. Ia meminta pihak eksekutif untuk lebih arif dan bijaksana dalam memberikan pernyataan sehingga tidak menimbulkan perdebatan di publik.
“Saya enggak mau sebut nama karena enggak etis, tapi, tolonglah, selaku pejabat, ucapkanlah perkataan yang tidak akan menimbulkan multi tafsir,” pinta dia.
Pemkab Lampung Utara melakukan perombakan susunan para pejabat eselon III dan IV secara besar – besaran pada akhir Desember 2020. Perombakan itu berbarengan dengan pelantikan para pejabat eselon II hasil seleksi terbuka.
Berdasarkan informasi yang didapat, sejumlah jabatan yang ditempat oleh ASN yang bekerja dari luar Lampung Utara di antaranya adalah Kepala Bidang Perbendaharaan BPKA, Kepala Bidang Investasi Aset BPKA, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Sekretaris BKPSDM. Para pejabat untuk posisi – posisi tersebut itu diketahui berasal dari Tulangbawang Barat, Pemprov Lampung.
