Oleh: Dr Eng IB Ilham Malik
Jika Anda melintas di Bundaran Rajabasa Bandarlampung, terutama untuk perjalanan arah Bandarlampung menuju Bandara Raden Intan (Natar), maka Anda akan menemukan banyak bus yang berhenti dan menunggu penumpang di simpang itu. Pada jam tertentu, dan ini sangat sering terjadi, mangkalnya bus antar kota dalam provinsi (AKDP) ini menimbulkan kemacetan.
Kemacetan melanda lima arah arus kendaraan.Yaitu, dari Bypass (Jl. Soekarno Hatta) menuju ke Natar; dari Bypass menuju Bandarlampung; dari arah Bandarlampung menuju Natar; dari Bandarlampung menuju Negeri Sakti (Jl Raden Gunawan), dan dari arah Negeri Sakti menuju ke Natar. Bahkan, pada pagi dan sore hari gangguan bus terhadap lalu lintas ini bisa mencapai ke pertigaan PLN (Jl Raden Gunawan 2) yang mengganggu semua arah pergerakan kendaraan.
Isu kemacetan lalu lintas ini akhirnya membawa kita pada dua topik. Pertama, terminal bayangan Bundaran Rajabasa. Kedua, optimalisasi fungsi terminal Rajabasa.
Saya mendengar adanya rencana pemindahan terminal Tipe A ini yang sekarang berada di Rajabasa akan dipindahkan ke dua alternatif lokasi pilihan yaitu di 1) kawasan pintu keluar tol ITERA Kota Baru atau 2) di kawasan pintu keluar Tol Tegineneng. Prosesnya mungkin masih terlalu lama jika kita melihat kesiapan pemerintah dalam agenda pemindahan terminal ini.
Jika kita belajar dari proses pemindahan terminal tipe A lainnya seperti di Jawa Tengah, DI Yogyakarta ,dan Jawa Timur, terlalu panjang prosesnya dan memakan waktu lama hingga masuk tahap operasional. Kemendesakan kebijakan pemindahan ini pun belum menemukan momentumnya. Meskipun memang dibutuhkan.
Karena prosesnya yang masih panjang, maka kebijakan taktis yang dibutuhkan pada saat ini adalah: pertama, mengoptimalkan operasionalisasi Terminal Rajabasa melalui pembenahan internal (fisik dan non fisik). Kedua, menutup pul bus AKAP yang bertebaran di sepanjang Jl Soekarno Hatta. Ketiga, menertibkan pangkalan bus di Bunderan Rajabasa. Tiga agenda besar ini perlu menjadi program yang dicanangkan oleh Kemenhub melalui Dirjen Hubdar dan Dirjen SDM. Tentu semua ini perlu dikoordinasikan dengan baik bersama pemda setempat dan aparat daerah.
Keterlibatan SDM ini penting sebab pembenahannya memang tidak bisa hanya secara fisik tetapi juga perlu ada penyiapan SDM yang memadai untuk mengelola terminal. Jika secara fisik belum bisa dirombak ulang maka langkah yang perlu dilakukan adalah pembenahan nonfisik. Ada banyak hal yang bisa dicoba dan dikembangkan di kawasan terminal ini.
Keberadaan BPTD di setiap daerah perlu dioptimaliasi agar dapat bekerja sesuai dengan topoksi. Memang dibutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak ketika masih ada keterbatasan.Secara bersamaan menaikkan mutu kerja agar tidak terjebak pada prosedur perizinan pembangunan semacam andalalin, tetapi lebih pada upaya meningkatkan kinerja lalu lintas agar hambatan lalu lintas menurun, terdorongnya kebijakan penanganan fisik di infrastruktur oleh PUPR sebagai dorongan informasi, dan telaah BPTD dan mitra pemda. Dalam konteks bahasan di sini, BPTD perlu memastikan Terminal Rajabasa berkembang menjadi hub potensial untuk mengarah menjadi TOD. Bukan sekadar terbatas pada fungsionalisasi dan operasionalisasi terminal.
Ada banyak pihak yang berharap agar terminal dapat kembali menjadi ikon transportasi di Lampung. Tentu saja dengan menghapus stigma buruk atas terminal. Dijadikannya Terminal Rajabasa sebagai kantor “dadakan” Kapolda Lampung beberapa tahun lalu menguatkan proses menghapus stigma Rajabasa sebagai terminal angker. Sekarang sudah sepantasnya jika Kemenhub melalui BPTD setempat meneruskan proses branding Terminal Rajabasa melalui berbagai upaya, dengan melibatkan berbagai pihak dan bekerja nyata di sana.
Sudah saatnya Terminal Rajabasa berkembang menjadi ikon TOD di Lampung, bahkan Sumatera. Terselesaikannya terminal bayangan di Bundaran Rajabasa dan ditutupnya semua pul bus AKAP disepanjang jalan nasional karena semua kembali dipusatkan di Terminal Rajabasa. Apakah ini bisa terjadi? Semua bergantung pada pemimpin BPTD yang kelola isu ini.***
*Dr. Eng. Ir. *IB Ilham Malik*, ST., MT., IPM., ATU, dosen retap di Prodi PWK ITERA, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung periode 2005-2020, anggota Organisasi Dunia WSTLUR yang berpusat di Minnesota University, USA
