Soal THR dan Pencairan Tukin, Ini Penjelasan Kepala BPKAD Bandarlampung

KANALLAMPUNG.COM — Pemkot Bandarlampung perlu dana Rp65 miliar untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1444 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sertifikasi guru.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M. Nur Ramdhan menjelaskan sebelumnya pihaknya menyiapkan dana Rp50 milyar untuk THR PNS. Namun, setelah pemerintah pusat membuat aturan dimana pembayaran sertifikasi guru dibebankan ke daerah dana yang dibutuhkan menjadi naik.

“Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas,  pembayaran sertifikasi 50 persen dibebankan ke kami (Pemkot). Untuk membayar 50 persen sertifikasi itu kami butuh dana sebesar Rp15 miliar,” jelasnya di Pemkot Bandarlampung, Kamis 30 Maret 2023.

Saat ditanyakan apabila dana sebesar Rp15 miliar itu tidak didapat dalam tempo dua minggu, Ramdhan mengatakan bisa dibayarkan bulan depan tetapi Pemkot Bandarlampung berupaya untuk memenuhinya

“Kalau dananya tidak terpenuhi, bisa dibayarkan pada bulan depan tapi kan momennya gak ketemu. Kami tetap berupaya,” katanya.

Dalam PP Nomor 15 tahun 2023 itu disebutkan, THR dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak lima puluh persen yang diterima dalam satu bulan.

“Karena kesiapan dana yang kita miliki terpaksa untuk pembayaran Tukin sebesar lima puluh persen itu ditiadakan,” ungkap M. Nur Ramdhan.

Sedangkan untuk pembayaran THR PNS di lingkungan Pemkot Bandarlampung sesuai arahan paling lambat H-5.

“Sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat pencairan THR kita usahakan H-5,” kata Kepala BPKAD M. Nur Ramdhan.

Mas Alina